Kembalinya Husni Mubarak?

Oleh : Kaisar El Rema

Munculnya Ahmad Syafiq sebagai runner up pemilu presiden putaran pertama barangkali mengejutkan publik. Tapi tidak begitu dengan Ikhwanul Muslimin (IM). Kemungkinan buruk tersebut sudah masuk hitungan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari keterangan resmi IM pada tanggal 8 April 2012 yang menjelaskan salah satu alasan terpenting IM merubah keputusan dari tidak mengajukan calon presiden menjadi menurunkan kadernya sebab revolusi dalam bahaya –adanya usaha antek Mubarak untuk mencurinya. Juga bisa dilihat dari fokus statement elit maupun koran Freedom and Justice Party, organisasi politik bentukan IM, yang terus menyorot sinyal waspada akan kembalinya anak buah Mubarak.

Untuk mengakhiri masa transisi, Mesir harus menyelesaikan dua tikungan tajam terakhir. Adalah amandemen konstitusi dan pemilihan presiden yang juga sangat mempengaruhi nasib Majelis Militer maupun Ikhwanul Muslimin ; dua organisasi besar Mesir saat ini. Keduanya memiliki basis kekuatannya masing-masing sekaligus mengantongi resiko yang bisa dilemahkan. Majelis Militer mewarisi kekuasaan birokrasi Mubarak semenjak presiden terguling ini meninggalkan Istana Abidin. Namun kekuasaan tersebut akan seketika lenyap di tangan presiden terpilih pro-revolusi. Sedangkan IM mendapat dukungan besar rakyat yang diwujudkan di kursi-kursi parlemen. Meskipun seiring dengan berjalannya waktu IM bertubi-tubi mendapat serangan media massa hingga kepercayaan publik menurun.

Maka, konstelasi perpolitikannya menjadi sangat panas.

A. Amandemen Konstitusi

Salah satu poin penting undang-undang yang akan dilahirkan Komite Pembentuk Konstitusi bentukan parlemen adalah menguraikan posisi militer di dalam negara : kembali ke barak atau berada di atas undang-undang tanpa tersentuh hukum. Sayangnya, perjalanan Komite Pembentuk Konstitusi ini tidak berjalan mulus. Sejak awal dibentuknya, perpecahan kubu sekuleris – islamis menjadi isu tidak sedap. Kalangan islamis sebagai mayoritas parlemen bersikukuh bahwa quota didasarkan pada besar-kecilnya fraksi. Namun pihak sekuleris berpendapat qouta harus dibagi rata dan menuding kalangan Islamis hendak mengarahkan negara pada paham tertentu.

Atas ribut-ribut ini, meskipun membahayakan proses demokratisasi, Majelis Militer turun tangan setelah didesak pihak sekuleris. Majelis Militer menyarankan adanya pengocokan ulang anggota Komite Pembentuk Konstitusi agar merepresentasikan semua kalangan. Lobi demi lobi tidak menemukan jalan keluar. Keributan diangkat ke Mahkamah Konstitusi dengan keputusan : Komite Pembentuk Konstitusi harus dibubarkan.

Walhasil, parlemen bekerja dari nol lagi. Ribut-ribut lagi menggodok qouta anggota Komite Pembentuk Konstitusi. Di tengah kegaduhan itu Majelis Militer memanggil para ketua partai guna membicarakan situasi Mesir yang tengah berkembang. Dalam forum itu Majelis Militer menekan kerja Komite Pembentuk Konstitusi, “draft amandemen undang-undang yang akan menjadi bahan referendum harus sudah selesai sebelum pemilu presiden.” Rasanya mustahil. Pemilu presiden yang ketika itu hanya tinggal tiga minggu lagi. Komite Pembentuk  Konstitusi butuh waktu panjang untuk mendiskusikan undang-undang. Terlebih, referendum telah memberikan keleluasaan bagi Komite Pembentuk Konstitusi untuk bekerja hingga 6 bulan. Majelis Militer pun mengancam : “Jika tidak sanggup maka kami yang menyusun draftnya.” Apa yang diingankan Majelis Militer tidak lain hanyalah menyelamatkan posisi. Enam puluh tahun Mesir di bawah pemerintahan Militer maka tidak akan begitu saja menyerahkannya pada sipil.

Setelah berkali-kali pembahasan partai politik mengenai Komite Pembentuk Konstitusi tidak menemukan keputusan, tanggal 2 Mei 2012, dua minggu sebelum pemilu presiden, surat kabar Masr El Youm (Egypt Todays) membocorkan keinginan Majelis Militer untuk mengumumkan undang-undang dengan berisikan : presiden berhak membubarkan parlemen dan Majelis Militer berada di atas presiden.

Kemungkinan terburuknya adalah Majelis Militer akan bekerja sama dengan presiden terpilih untuk membubarkan parlemen. Adapun pemerintahan bentukan parlemen lama akan dimakzulkan oleh parlemen baru. Dengan begini, transisi gagal. Namun jika presiden terpilih pro-revolusi beserta cita-cita yang dibawanya, maka Majelis Militer akan mempersempit ruang geraknya. Semisal segala keputusan yang berkaitan dengan perang adalah hak Majelis Militer bukan presiden.

Berita ini menjadi isu nasional. Mayoritas partai politik menolak niatan tersebut dengan alasan hak legislasi Majelis Militer telah hilang sejak disumpahnya anggota parlemen. Hingga pemilu presiden putaran pertama selesai Majelis Militer mengurungkan niat ini.

B. Pemilu Presiden

Agaknya revolusi Rumania yang menggulingkan Nicolae Ceausescu di tahun 1990 patut dijadikan pelajaran pahit bagi Mesir. Ceausescu memang berhasil dieksekusi beserta istrinya. Namun lewat pemilu, rakyat Rumania justeru kembali memilih koleganya Ion Iliescu, wakil Ceausescu sebab rakyat tidak lebih kuat dari militer.

Hasil pemilu presiden putaran pertama nyaris menunjukkan tragedi Ceausescu terulang di Mesir. Ahmad Syafiq –kolega Husni Mubarak yang semasa revolusi berkecamuk diangkat sebagai Perdana Menteri dan pada masanya tragedi Mauqiatul Jamal meletus, peristiwa tragis yang banyak memakan korban selama revolusi- berhasil mengalahkan  rivalnya dari kalangan revolusioner semisal Abul Futuh atau Hamdain Sabbahi. Dan hanya tertinggal 0,4% dari Muhammad Mursi.

Selama lima belas bulan antek-antek Mubarak berhasil meniru langkah Illescu dalam meraih simpati publik baik mengenai keamanan dalam – luar negeri, kelumpuhan ekonomi, sensifitifitas keagamaan, maupun krisis kebutuhan pokok. Media-media yang dibacking oleh pengusaha gelap yang merasa harta kekayaannya terancam dengan meletusnya revolusi, terus menerus me-make up antek Mubarak di satu sisi dan di sisi lain mencoreng wajah revolusioner. Rakyat menjadi muak dengan demonstrasi-demonstrasi yang tidak pernah berhenti membuat ekonomi terpuruk. Kelangkaan bahan bakar, gas, krisis isy (makanan pokok Mesir),  semakin menciptakan opini umum bahwa revolusi telah gagal membawa perbaikan-perbaikan hidup.

Pasca revolusi, tragedi berdarah meletus dimana-mana ; Jalan Muhammad Mahmud, Stadion Port Said, Maspero, Kantor Majelis Kementrian, hingga Kantor Kementrian Pertahanan dan Keamanan.  Dalam keadaan negara yang tidak stabil seperti ini, rakyat terpaksa mengenang rasa aman yang dulu diberikan Mubarak. Maka Ahmad Syafiq muncul sebagai juru penyelamat terlebih dengan janjinya, “Saya bisa membereskan keamanan dalam waktu 24 jam.”

Black campaign yang dihembuskan corong-corong media antek Mubarak semakin gencar menyerang  rakyat agar berpikir ulang untuk memilih Muhammad Mursi. “Mesir akan dihantam rudal-rudal Israel seperti Gaza,” atau, “Akan meletus kudeta militer sebagaimana partai Islam Aljazair digulingkan” atau “Terulangnya tragedi 1965 dimana Jamal Abdul Nasheer memberangus kader-kader IM di lorong penjara dan tiang gantungan.” Meskipun pada dasarnya, Mesir lebih kuat dari Gaza dengan mayoritas masyarakat menjadikan Israel sebagai common enemy, penjajah saudara serumpunnya di Palestina. Begitu pula perbedaan besar antara FIS – Aljazair dengan Freedom and Justice Party – Mesir  ; yang pertama merebut kekuasaan lewat pemilu  sedang yang kedua diawali revolusi tanpa awak ideologi. Adapun tahun 1965 bukanlah 2012. Mesir telah berubah, baik sikap pandangan luar negeri maupun tidak adanya sosok kharismatik seperti Jamal Abdul Nasheer di tubuh Majelis Militer saat ini.

Kita akan sama-sama menunggu, apakah Muhammad Mursi berhasil menyatukan kekuatan revolusi, mengembalikan simpati publik akan darah dan nyawa pejuang 25 Januari yang hingga saat ini belum terselesaikan haknya? Mesir tengah berada dalam kondisi yang sangat rentan. Tiga puluh tahun simpul-simpul kekuatan negara ;  ekonomi, intlektual, media massa, lembaga organisasi masyarakat (NGO) sengaja dilumpuhkan tiran agar tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Mustahil permasalahan pelik Mesir bisa dituntaskan hanya oleh kelompok tertentu. Maka Muhammad Morsi harus keluar sebagai icon revolusi yang tengah bertarung melawan sisa-sisa rezim Mubarak dengan merangkul semua elemen baik Islamis, Liberalis maupun Sosialis.

Meskipun hasil suara capres pro-revolusi yang terdiri dari Muhammad Mursi, Hamdain Sabbahi, dan Abul Futuh mencapai 65% , sedang capres rezim Mubarak yang terdiri dari Ahmad Syafiq dan Amr Musa hanya meraih 35%, namun KPU melansir bahwa jumlah pemilih golput mencapai 57%. Jumlah yang besar ini bukan didasarkan atas pilihan perjuangan, melainkan disebabkan atas sikap apatis masyarakat. Karakter pemilih Golput seperti ini bisa dimanfaatkan oleh antek Mubarak sebagai ceruk suara Ahmad Syafiq dengan money politic.

Antara Mursi atau Ahmad Syafiq, keduanya sama-sama diback up oleh organisasi besar. Tidak ada yang berani memastikan siapa yang akan muncul sebagai pemenang kompetisi pemilu presiden putaran kedua nanti. Tetapi yang jelas, kembalinya Husni Mubarak yang kali ini dalam wajah Ahmad Syafiq ke Istana Abidin akan menjadi pukulan berat bagi angin perubahan Negara Arab, terlebih Suriah.

 

Iklan

About athifarahma

Kita perlu membangun dunia dengan kepercayaan harapan. Mata-mata manusia perlu menyala dengan sastra bukan tunduk banjir tangisnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s